KPK Minta Tambahan Dana Hampir 1 Triliun Untuk Tingkatkan Kinerja

Baca juga

Keuntungan menjadi anggota VIP danarupiah

Warnabiru.com – Pengguna aplikasi danarupiah pasti tidak asing lagi dengan istilah anggota VIP danarupiah yang bisa dimukan didasbor aplikasi...

10 Penyedia Pinjaman Online Dan KTA Tanpa Kartu Kredit Dengan Proses Termudah

Warnabiru.com - Pusing dengan rumitnya syarat pengajuan KTA ke bank? Jangan khawatir karena masih banyak pilihan alternatif yang bisa...

Pengenalan Marketplace Dan Toko Online Bagi Pemula

Toko Online adalah media yang memudahkan orang untuk membeli dan menjual barang tanpa harus bertemu atau bertemu muka karena...

Warnabiru.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengajukan permintaan pendanaan lebih lanjut untuk tahun depan ke Dewan Perwakilan Rakyat. Pengajuan ini bertujuan untuk membantu memperkuat kemampuan lembaga dalam memerangi korupsi dan memfasilitasi perubahan status karyawan menjadi PNS.

Ketua KPK Firli Bahuri mengusulkan agar Rp 928,8 miliar ditambahkan ke Rp 995 miliar yang telah dialokasikan ke KPK untuk tahun 2021. Ia berargumen bahwa lembaga tersebut membutuhkan dana tambahan untuk tiga strategi pendidikan, pencegahan dan penegakan hukum dalam perang melawan korupsi.

"Ketiga strategi itu penting," kata Firli dalam pertemuan dengan Komisi III DPR yang mengawasi urusan hukum, hak asasi manusia dan keamanan pada hari Kamis.

Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa KPK juga akan melakukan pelatihan pencegahan korupsi untuk penyelenggara negara, partai politik dan perusahaan milik negara dan swasta.

"Semua sektor ini sering terlibat dalam korupsi. Kami tidak menginginkan itu dan akan berusaha sekuat tenaga sehingga orang tidak ingin melakukan tindakan korupsi lagi," tambahnya.

Dalam strategi pencegahan korupsi, KPK akan berupaya membuat perubahan sistemik, karena sistem perdagangan, ekonomi, politik, dan lainnya yang ada memungkinkan korupsi menjadi hal biasa.

Dana tambahan juga diperlukan karena KPK akan mengubah status karyawannya menjadi pegawai negeri sipil.

BACA JUGA: Kejaksaan Agung Tetapkan 13 Perusahaan Tersangka Kasus Jiwasraya 

Revisi 2019 UU KPK menetapkan bahwa semua karyawan, yang sebelumnya adalah pekerja independen, akan menjadi pegawai negeri sipil, memberikan agen masa transisi dua tahun untuk mengimplementasikan perubahan.

Firli mengatakan dana Rp 1,88 triliun akan digunakan untuk mendukung kinerja KPK, dengan Rp 1,59 triliun akan digunakan untuk program pendidikan, Rp 115,3 untuk pencegahan korupsi, Rp 105,1 miliar untuk mitigasi korupsi dan Rp 65,6 miliar untuk penegakan korupsi.

Pada tahun 2019, mantan ketua KPK Agus Rahardjo juga meminta tambahan Rp 580,14 miliar untuk anggaran Rp 828,17 miliar yang diberikan untuk tahun 2020, dengan alasan perlunya membangun fasilitas penyimpanan untuk barang-barang yang disita di antara kebutuhan lainnya. Pemerintah, bagaimanapun, memutuskan untuk hanya memberi sekitar Rp 100 miliar.

Di lain hal, aktivis pecegahan korupso telah mengkritik KPK karena membahas kenaikan gaji, bahkan ketika jajak pendapat menunjukkan menurunnya kepercayaan publik terhadap KPK.

Juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan KPK telah melakukan pertemuan virtual dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada 29 Mei untuk membahas revisi peraturan pemerintah tentang gaji ketua KPK dan empat wakil deputinya.

Ali mengatakan KPK tidak memulai pertemuan untuk membahas kenaikan gaji.

"Karena menghormati undangan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, kami menghadiri pertemuan dan menyampaikan arahan ketua bahwa diskusi diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah apakah persiapan untuk kenaikan gaji akan berlanjut," kata Ali dalam pernyataan tertulis.

Namun demikian, pengawas Indonesia Corruption Watch (ICW) mengkritik fakta bahwa KPK telah membahas kenaikan gaji secara langsung dengan kementerian karena hal itu menimbulkan "potensi besar untuk konflik kepentingan."

BACA JUGA: Jaksa Tolak Argumen Pembelaan Kasus Serangan Novel Baswedan

Aktivis ICW Kurnia Ramadhana mengatakan bahwa setiap kenaikan gaji tidak akan sebanding dengan kinerja mereka, mengutip survei terbaru dari jajak pendapat yang berbasis di Jakarta, Indikator Politik Indonesia yang menemukan bahwa kepercayaan publik pada KPK telah menurun tujuh poin persentase menjadi 74,3 persen dibandingkan dengan 81,3 persen di bulan Februari.

“Menurunnya kepercayaan publik tidak dapat dipisahkan dari kepemimpinan ketua KPK Firli Bahuri, yang sangat kurang dalam pencapaiannya. Publik telah melihat terlalu banyak kontroversi dari KPK,” kata Kurnia dalam pernyataan tertulis.

Dia menambahkan bahwa gaji tidak boleh dinaikkan selama wabah COVID-19.

"Sebagai pejabat publik, para pemimpin KPK harus memahami dan menyadari bahwa penanganan wabah COVID-19 membutuhkan alokasi dana yang sangat besar, jadi sekarang bukan saatnya untuk memikirkan diri sendiri dengan permintaan kenaikan gaji ini," katanya.

Kurnia mendesak para pemimpin KPK untuk secara terbuka menolak musyawarah kenaikan gaji, menambahkan bahwa kenaikan gaji harus diberikan kepada ketua dan komisioner terpilih berikutnya jika diskusi dilanjutkan.

Berita Terkait

KPK Tetapkan Bupati Kutai Timur Sebagai Tersangka Kasus Suap

Warnabiru.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan nama Ismunandar, bupati Kutai Timur di Kalimantan Timur, serta istrinya, pembicara Dewan Legislatif Kutai Timur (DPRD) Encek...

Mantan Kepala KPK: Pelaku Penyerangan Novel Baswedan Bisa Dibebaskan Dulu

Mantan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas menyatakan dukungannya kepada para hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk membebaskan para tersangka pelaku penyerangan...

KPK Temukan Penyimpangan di Program Kartu Prakerja

Dalam sebuah studi baru-baru ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menemukan beberapa penyimpangan dengan kursus manajemen dan digital yang ditawarkan oleh program kartu pra-kerja...

APA PENDAPAT ANDA

Silahkan masukan komentar
Masukan nama Anda disini

Berita Terbaru

AJI Surabaya Rilis Data Pekerja Media Terinfeksi COVID-19, Tiga Meninggal Dunia

Warnabiru.com - Menurut Aliansi Jurnalis Indoneisa (AJI) Surabaya, lebih dari 50 pekerja media di Surabaya, Jawa Timur, telah dites...

Beberapa Sekolah Sudah Memulai Tahun Ajaran Baru

Warnabiru.com - Setelah berbulan-bulan belajar dari rumah, siswa di beberapa daerah Indonesia kembali ke sekolah pada hari Senin sesuai dengan apa yang disebut protokol...

Selain Hakim di Aceh yang Dianiaya, Sederet Hakim Ini Juga Bernasib Sama

Seorang pria berinisial MUS ditahan Polres Aceh Timur karena melakukan pemukulan terhadap Hakim Mahkamah Syari'ah Idi, Salamat Nasution. Dalam laporan bernomir LP/79/Yan.1.6/VII/2020/SPKT tanggal 7...

Masalah Regulasi Batasi Indonesia dalam Rantai Farmasi Global

Warnabiru.com - Kini, dunia sedang berlomba untuk memerangi pandemi COVID-19. Namun, Indonesia justru bisa kehilangan kesempatan untuk meningkatkan perannya dalam rantai nilai global industri...

2024, BP Tapera Akan Kelola Rp60 T Fokuskan Lembaga Pemerintah

Warnabiru.com - Badan pengelola program tabungan perumahan umum (BP Tapera) memperkirakan bahwa mereka akan mengumpulkan dan mengelola Rp60 triliun pada tahun 2024, sebagian besar...

Berita Pilihan

Selain Dilarang Berpakaian Ketat Ini Syariat Islam yang Diterapkan di Aceh

Warnabiru.com - Media sosial di Aceh dihebohkan dengan foto - foto dan video 10 perempuan berbaju seksi tengah bergowes ria berkeliling Kota Banda Aceh....

Para Konsumen yang Merasa Diketok Harga Oleh Pedagang

Warnabiru.com - Seorang pemilik mobil merasa diketok harga saat dirinya melakukan tambal ban mobilnya. Akun instagram bernama @chieagoestine merasa dongkol dan kecewa karena harus...

Selain Tokopedia Perusahaan Ini Juga Mengalami Peretasan Data Konsumen Bahkan Sampai Bayar Hacker

Tokopedia tengah menjadi sorotan karena pada Mei 2020 forum peretas Raidforums mengaku memiliki data 91 juta penggunanya. Tidak hanya itu data vital itu dijual...

Sama - Sama Berkuasa Lama Seperti Putin, Para Presiden Ini Bernasib Tragis

Warnabiru.com - Presiden Rusia Vladimir Putin secara resmi berkuasa hingga 16 tahun lagi atau sampai tahun 2036. Hal itu dikonstitusionalkan secara legal lewat referendum...