Warnabiru.com – Infeksi COVID-19 yang semakin tinggi di Indonesia tidak membuat orang ingin untuk menjalani tes COVID-19, sebagian besar karena masalah ketenagakerjaan dan rasa takut akan pengasingan, meskipun pemerintah berupaya untuk mengendalikan penyakit ini melalui peningkatan rapid test.
Herdayati, seorang penduduk Kampung Elektro di Penjaringan, Jakarta Utara, mengingat bagaimana beberapa tetangganya menutup diri ketika tes swab COVID-19 yang dilakukan di balai desa pada bulan Juni.
Pihak berwenang menawarkan tes PCR di daerah itu setelah 23 warga ditemukan positif COVID-19. Dari sekitar 300 warga yang diundang untuk mengikuti tes, hanya 37 yang muncul. Banyak yang enggan dites karena takut dicap jelek dan kehilangan kesempatan untuk mencari nafkah.
Ketakutan itu dibenarkan.
Ketika identitas 23 orang yang awalnya dites positif mengidap corona ditemukan, kepanikan menyebar dan tetangga Herdayati, yang bekerja sebagai buruh langsung dipecat.
“Orang-orang takut itu akan mengganggu kehidupan mereka sendiri dan kehidupan tetangga mereka. Jika positif, orang-orang kita akan terpojok.” katanya.
BACA JUGA: Harga Rapid Test Tak Tentu, Ombudsman: Jadi Komoditas Komersil
Bagi sebagian besar orang, pertimbangan ekonomi seperti hilangnya pendapatan dianggap sama pentingnya dengan kesehatan masyarakat, menurut survei bersama gerakan komunitas Lapor COVID-19 dan Lab Ketahanan Sosial Universitas Teknologi Nanyang. Survei ini mengumpulkan tanggapan 154.471 orang di Jakarta dari 29 Mei hingga 20 Juni.
Lebih dari 80 persen responden mengatakan pertimbangan ekonomi sama pentingnya dengan kesehatan masyarakat, sementara 16 persen mengatakan pertimbangan ekonomi lebih penting. Hanya 3 persen yang mengatakan kesehatan masyarakat lebih penting.
Dan sementara banyak orang menentang risiko infeksi COVID-19 agar tetap bertahan secara ekonomi (64 persen), sekitar 13 persen responden mengatakan sebaliknya.
“Yang mengkhawatirkan adalah masih ada sekelompok orang yang mau terinfeksi untuk mendapatkan uang,” kata Sulfikar Amir, seorang sosiolog bencana di NTU di Singapura yang terlibat dalam survei, selama konferensi pers virtual pada akhir pekan.
“Mereka bertindak seolah-olah coronavirus hanyalah semacam tipu daya,” kata Herdayati.
Sekitar 18 persen responden percaya COVID-19 adalah buatan manusia, sementara 23 persen percaya itu bukan buatan manusia. Mayoritas orang yang disurvei (58 persen) mengatakan mereka tidak tahu apakah penyakit itu buatan manusia atau tidak.
“Yang membuatnya mengkhawatirkan adalah masih ada responden yang percaya bahwa COVID-19 sengaja dibuat atau tidak yakin bagaimana menjawabnya. Keraguan ini berpotensi mendorong mereka untuk memercayainya jika mereka mendapatkan informasi yang memperkuat keyakinan ini” kata Sulfikar.
Ridhayani, seorang warga Makassar di Sulawesi Selatan, mengingat bahwa spanduk yang menentang rapid test telah dipasang di sebuah gang di daerahnya.
“Ibu saya mengatakan banyak tetangga tidak akan melakukannya, mungkin karena mereka takut dirawat di rumah sakit atau tidak peduli dengan penyakit itu,” katanya.
Lebih dari 20 warga desa Setih, Teluk Kayeli, di Kabupaten Buru Maluku dilaporkan menolak untuk melakukan tes cepat karena mereka percaya penyakit itu palsu.
Ratusan pedagang tradisional di Tabanan, Bali, pasar Solok di Sumatra Barat, pasar Kramat di Jakarta Pusat dan pasar Cileungsi di Bogor, Jawa Barat, juga menolak untuk diuji.
Gelombang penolakan bahkan telah menarik perhatian Presiden Joko Widodo. “Mengapa orang menolak untuk tes PCR dan rapid test? Karena petugas penguji datang tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dan tanpa memberi tahu orang” kata Jokowi baru-baru ini.
Keengganan masyarakat untuk dites adalah tantangan lain yang harus dihadapi pemerintah dalam upayanya meningkatkan pengujian nasional, yang diperlukan untuk menginformasikan kebijakan mitigasi virus.
BACA JUGA: Kasus Demam Berdarah Terus Meningkat di Beberapa Daerah
Pada hari Rabu, 968.237 sampel telah diuji secara nasional, menurut data dari Kementerian Kesehatan. Penghitungan resmi COVID-19 di Indonesia mencapai 68.079 kasus dan 3.359 kematian pada hari Rabu.
Ketua Asosiasi Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Ede Surya Darmawan mempertanyakan strategi komunikasi publik pemerintah.
“Apakah kita telah memberi tahu publik dengan benar?” tanyanya. “Pemahaman itu penting agar orang tidak berpikir untuk menolak rapid test.”