Harga Rapid Test Tak Tentu, Ombudsman: Jadi Komoditas Komersil

Baca juga

Keuntungan menjadi anggota VIP danarupiah

Warnabiru.com – Pengguna aplikasi danarupiah pasti tidak asing lagi dengan istilah anggota VIP danarupiah yang bisa dimukan didasbor aplikasi...

10 Penyedia Pinjaman Online Dan KTA Tanpa Kartu Kredit Dengan Proses Termudah

Warnabiru.com - Pusing dengan rumitnya syarat pengajuan KTA ke bank? Jangan khawatir karena masih banyak pilihan alternatif yang bisa...

Pengenalan Marketplace Dan Toko Online Bagi Pemula

Toko Online adalah media yang memudahkan orang untuk membeli dan menjual barang tanpa harus bertemu atau bertemu muka karena...

Warnabiru.com – Ombudsman Indonesia telah mendesak pemerintah untuk meninjau kembali peraturan tentang harga rapid test COVID-19. Ini dilakukan karena mungkin ada perbedaan harga antara penyedia rapid test, yang mengakibatkan orang-orang dikenakan harga “tidak wajar”.

Menyusul surat edaran yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan pada hari Senin, yang menetapkan plafon harga Rp 150.000 untuk rapid test COVID-19, ombudsman menduga bahwa beberapa pemangku kepentingan mungkin menggunakan rapid test dan situasi pandemi untuk memungut keuntungan.

Anggota Ombudsman Jawa Tengah Siti Farida mengatakan, “negara seharusnya membuat rapid test secara gratis atau setidaknya mensubsidi rapid test,” karena diharapkan dapat mengekang penyebaran virus.

Menurutnya, Ombudsman Jawa Tengah mendapati bahwa beberapa rumah sakit di wilayah itu membebankan biaya hingga Rp 500.000 untuk satu alat rapid test dan layanan.

“Jika rapid test bisa secara berkala menghentikan penyebaran virus, maka rapid test massal seharusnya dilakukan di mana pun di kerumunan massa yang ada. Tetapi layanan ini telah bergeser secara substansial karena sekarang merupakan komoditas komersial belaka,” kata Farida, pada Kamis (9/7)

BACA JUGA: Kasus COVID-19 di Jakarta Belum Melambat Meskipun Faskes Ditingkatkan

Farida melanjutkan dengan mengatakan bahwa hanya ada beberapa rapid test independen di ibu kota provinsi Jawa Tengah, Semarang, dan itu dilakukan tanpa standar yang jelas. Dia menyatakan keprihatinannya karena tempat-tempat ramai seperti halte bus, pelabuhan, terminal dan stasiun kereta api di wilayah tersebut jarang menjadi sasaran untuk rapid test secara massal.

Meskipun beberapa pusat pengujian rapid test COVID-19 telah mematuhi batas harga kementerian, Ombudsman Jawa Tengah pada hari Kamis melaporkan bahwa beberapa rumah sakit masih mengenakan harga mulai dari Rp 250.000 hingga Rp 500.000 untuk layanan rapid test.

Namun demikian, wakil ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Slamet Budiarto menganggap pemerintah “terlalu ceroboh” untuk mengeluarkan peraturan semacam itu. Dia berpendapat bahwa plafon harga Rp 150.000 tidak akan cukup untuk menutup semua biaya yang diperlukan untuk satu kali rapid test.

“Harga dasar untuk rapid test adalah antara Rp 150.000 dan Rp 200.000,” katanya. Sementara itu, masih ada banyak komponen lain, yang membutuhkan biaya keuangan yaitu peralatan medis sekali pakai, alat pelindung diri dan layanan medis.

Dengan kata lain, rumah sakit masih perlu menanggung biaya komponen lain jika mereka memilih untuk mematuhi plafon harga dari kementerian.

“Kementerian seharusnya menetapkan standar harga eceran tertinggi untuk rapid test, bukan untuk harga layanan keseluruhan,” katanya, menunjukkan bahwa pemerintah seharusnya tidak membebani rumah sakit dengan biaya yang tersisa.

Sebelum surat edaran Kementerian Kesehatan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan ia telah meminta Kementerian Keuangan untuk mensubsidi rapid test untuk pengguna transportasi umum karena mereka diharuskan untuk mengirimkan rapid test COVID-19 negatif sebelum melakukan perjalanan jarak jauh.

Permintaan itu dibuat setelah banyak keluhan atas tingginya harga rapid test dan tes reaksi rantai polimerase (PCR).

Hingga Rabu, hampir 970.000 sampel telah diuji secara nasional. Data resmi menunjukkan bahwa 68.079 kasus COVID-19 telah diidentifikasi di Indonesia, dengan 3.359 kematian. Tidak hanya tes saat ini tidak terjangkau bagi banyak orang, tetapi stigma juga menghalangi orang Indonesia untuk dites COVID-19.

BACA JUGA: Efek COVID-19, Garuda Indonesia Rugi $120 Juta di Kuartal Pertama 

Di lain hal, presiden Joko Widodo sekali lagi meminta kabinetnya untuk mempercepat dan merampingkan prosedur birokrasi dalam mengurangi dampak menyeluruh krisis COVID-19.

Di tengah meningkatnya jumlah kasus COVID-19 di Indonesia, Jokowi telah mendesak para menterinya untuk membuang pemikiran konvensional dan menerima kenyataan darurat kesehatan.

“Selama krisis, kita harus bekerja lebih keras. Jangan bekerja seolah itu bisnis seperti biasa. Bekerja lebih keras dan lebih cepat. Itulah yang saya inginkan dalam situasi saat ini,” katanya pada hari Selasa saat rapat kabinet di Istana Negara di Jakarta.

Berita Terkait

Sambut New Normal, Polri Kerahkan 78.000 Polisi di Seluruh Daerah

Warnabiru.com - Kepolisian Negara Republik Indonesia telah mengerahkan 77.897 petugas di seluruh daerah untuk menjaga transisi ke fase new normal yang digaungkan pemerintah, di...

COVID-19: Tren Infeksi Meningkat, Risma Tetap Cabut PSBB

Warnabiru.com - Surabaya, ibukota Jawa Timur, terus menyerukan agar pembatasan skala besar (PSBB) dijalankan kembali. PSBB di Surabaya secara resmi dicabut awal bulan ini,...

Peneliti Mulai Pertimbangkan Opsi Sertifikasi Vaksin COVID-19

Warnabiru.com - Kehadiran vaksin COVID-19 yang masih beberapa bulan atau bahkan bertahun-tahun lagi, membuat banyak negara mencari cara untuk bisa menghadapi "new normal" dengan...

Peneliti UI: Deksametason Bukan Obat Perawatan Individu Untuk COVID19

WARNABIRU.com - Seorang pakar kesehatan masyarakat dan sebuah komunitas yang memantau efek pandemi di Indonesia telah memperingatkan masyarakat untuk tidak terburu-buru membeli deksametason, obat...

APA PENDAPAT ANDA

Silahkan masukan komentar
Masukan nama Anda disini

Berita Terbaru

Terkait Pelaporannya Hadi Pranoto Siap Gugat Balik Muannas Alaidi Sebesar 10 Miliar Dollar AS

Warnabiru.com - Ketua Umum Cyber Indonesia, Muannas Alaidi melaporkan Anji dan Hadi Pranoto atas dugaan penyebaran berita bohong pasca...

Soal Penangkapan Pelaku Fetish Kain Jarik

Warnabiru.com - Pelaku fetish kain jarik secara resmi ditangkap pihak kepolisian. GAN ditangkap di rumahnya yang terletak di Kelurahan Selat Dalam, Kecamatan Selat, Kabupaten...

Pelaku Perusakan Mobil BNN Saat Penangkapan Bandar Narkoba Ditetapkan Sebagai Tersangka

Warnabiru.com - Polresta Deliserdang secara resmi menetapkan tersangka perusakan mobil BNN Kabupaten Deliserdang yang berusaha menangkap bandar narkoba di Dusun III Rugemuk, Kecamatan Pantai...

Pemerintah Akan Salurkan Bantuan Karyawan Rp 600.000 Perbulan, Penerima Harus Terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan

Warnabiru.com - Lewat Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Erick Tohir, menyatakan pemerintah akan memberi bantuan karyawan swasta yang bergaji dibawah...

Dituduh Pelakor dan Hampir Ditelanjangi, Seorang Wanita Lapor Polisi

Warnabiru.com - Beberapa waktu lalu viral video seorang oknum anggota DPRD Morowali Utara, Sulawesi Tengah digerebek istri sahnya saat berduaan dengan wanita lain dalam...

Berita Pilihan

Metha Penjual Rumah yang Siap Dinikahi Pembelinya Bila Jodoh

Metha Kanzul (30) tengah viral karena dia menjual rumahnya yang berada di daerah Mesu, Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung. Sekaligus siap dinikahi pembelinya. Wanita...

Video Anji dan Hadi Pranoto Tentang Covid-19 yang Menghebohkan

Warnabiru.com - Channel Youtube Dunia Manji tengah menjadi perbincangan. Pasalnya chanel Youtube milik Anji seorang musisi ini menampilkan obrolan Anji dengan Hadi Pranoto seorang yang...

Pelaku Order Fiktif Paket Parabola dan Pisang Satu Truk di Kendal Ditangkap

Warnabiru.com - Polisi berhasil menangkap pelaku order fiktif kepada korban yang bernama Titik (20). Perempuan asal Desa Jungsemi, Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, itu...

Setelah 12 Tahun Akhirnya Kedok TNI Gadungan Terbongkar di Medan

Warnabiru.com - Aksi TNI gadungan berinisial M (50) asal Kelurahan Kwala Bekala, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Sumatera Utara, akhirnya terhenti. Setelah seorang petugas Babinsa...