Selain Grab Inilah Daftar Perusahaan di Indonesia yang Pernah Didenda KPPU Dalam Jumlah Fantastis

Baca juga

Keuntungan menjadi anggota VIP danarupiah

Warnabiru.com – Pengguna aplikasi danarupiah pasti tidak asing lagi dengan istilah anggota VIP danarupiah yang bisa dimukan didasbor aplikasi...

10 Penyedia Pinjaman Online Dan KTA Tanpa Kartu Kredit Dengan Proses Termudah

Warnabiru.com - Pusing dengan rumitnya syarat pengajuan KTA ke bank? Jangan khawatir karena masih banyak pilihan alternatif yang bisa...

Pengenalan Marketplace Dan Toko Online Bagi Pemula

Toko Online adalah media yang memudahkan orang untuk membeli dan menjual barang tanpa harus bertemu atau bertemu muka karena...
hery jatmiko
kita harus tahu batasan diri kita sendiri

Warnabiru.com – Kabar terbaru soal perusahaan transportasi Grab didenda oleh KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha), karena pihak Grab dianggap melakukan diskriminasi terhadap mitra individu seperti pemberian order prioritas, masa suspend dan fasilitas lainnya.

Atas tuduhan tersebut pihak KPPU menjatuhkan denda terhadap perusahaan transportasi ini sebesar Rp 30 miliar.

Menanggapi vonis tersebut, kuasa hukum dari Grab Hotman Paris Hutapea menyatakan bahwa pihaknya akan mengajukan banding ke pengadilan terkait insiden ini. Pihaknya berpendapat denda tersebut akan menganggu iklim investasi di Indonesia.

KPPU sendiri dalam tugasnya mengawasi persaingan usaha di Indonesia dan bekerja dengan sangat efektif dan positif.

Lembaga yang berdiri pada 7 Juni 2000 ini mengawasi badan usaha yang diduga melakukan tindak monopoli atau persaingan tidak sehat.

BACA JUGA: Peluang Bisnis Generasi Milenial! Hasilkan Uang Dengan Mendaftar Driver Grab

Dalam kiprahnya lembaga ini telah banyak melakukan penindakan terhadap perusahaan yang diduga melakukan persaingan usaha tidak sehat. Perusahaan air mineral, Aqua misalnya.

Aqua pernah dijatuhi denda karena memberlakukan ikatan terhadap pedagang dan sistem beli putus sehingga pedagang tidak diberi kebebasan untuk menjual produk lainnya.

Selain Aqua ada pula Yamaha dan Honda yang diduga dua perusahaan itu telah melakukan perjanjian soal besaran harga produk skuter matik produk milik mereka, akibatnya konsumen tidak mendapatkan harga yang kompetitif.

1.Denda terhadap Aqua

aqua kartel
ekonomi.kompas.com

Alasan KPPU melakukan denda terhadap Aqua karena memberlakukan sistem beli putus terhadap pedagang. Dengan sistem ini seharusnya tidak ada lagi ikatan antara Aqua dengan pedagang.

Namun meski sudah memberlakukan sistem beli putus ternyata Aqua juga tidak memberikan kebebasan pedagang untuk menjual produk sejenis.

Dibuktikan di lapangan ada pedagang yang mengaku disuruh tanda tangan form pernyataan yang berisi larangan menjual produk Le Minerale. Salah satunya adalah pedagang bernama Yatim Agus Prasetyo pemilik Toko Vania.

Atas tindakannya itu Aqua didenda oleh KPPU sebanyak Rp 13 M dengan nomor putusan 22/KPPU-1/2016. Atas perbuatannya ini KPPU mendenda Aqua sebesar Rp 13 Miliar.

Putusan ini dikeluarkan pada Selasa, 19 Desember 2017. Lebih jelasnya perusahaan ini dianggap melanggar Undang – Undang No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat.

2.Denda terhadap Yamaha dan Honda

honda yamaha kartel
http://kobayogas.com

Yamaha dan Honda dianggap bekerja sama dalam persamaan harga kendaraan matic. Akibatnya konsumen tidak mendapatkan harga kompetitif saat akan membeli kendaraan matic.

Dibuktikan dengan email Presiden Direktur YIMM Yoichiro Kojima kepada Executive Vice President Dyinisius Beti kepada pihak AHM. Dimana email itu berisi bahwa YIMM akan mengikuti kenaikan harga AHM untuk mengantisipasi nilai tukar dan peningkatan upah buruh.

YIMM adalah nama lain perusahaan Yamaha sedangkan AHM adalah nama lain perusahaan Honda. Dalam berbalas email itu secara gamblang disetujui soal penyesuaian harga pada produk Yamaha Soul GT dan Jupiter MX.

Atas perbuatannya itu KPPU memberikan hukuman denda kepada AHM sebesar Rp 22,5 miliar sedangkan untuk YIMM sebesar Rp 25 miliar.

Alasan pihak YIMM diberi denda lebih banyak karena dinilai memanipulasi data. Sedangkan di pengadilan pihak AHM dinilai kooperatif.

BACA JUGA: Kira-Kira Apa Saja Perbedaan Gojek Dan Grab? Berikut Ulasan Lengkapnya

3.Denda Terhadap Sari Roti

sari roti
finance.detik.com

Dalam aturan disebutkan bahwa perusahaan yang melakukan penggabungan usaha baik secara langsung atau lewat pasar saham wajib memberitahukan kepada KPPU maksimal 30 hari sesudah penggabungan perusahaan itu. Hal itu karena erat kaitannya dengan penambahan penjualan yang tentu berdampak ke belakang. Seperti dampak pajak yang dibayarkan atau berbagai dampak ekonomi lainnya.

Pelanggaran itu dilakukan oleh PT Nippon Indosari Corpindo tbk atau lebih dikenal Sari Roti terhadap PT Prima Top Boga pada 24 Januari 2018. Namun hingga 30 hari setelah itu Sari Roti tidak melaporkan aksi tersebut kepada KPPU.

Atas tinderbox itu KPPU menghukum Sari Roti dengan denda sebesar Rp 2,8 miliar.

4.Denda terhadap PLN Batubara

pln denda
/plnbbi.co.id/

Sama seperti kasus Sari Roti pihak PLN Batubara juga terlambat melaporkan soal akuisisi kepada KPPU. Saat itu PLN Batubara melakukan akuisisi terhadap saham PT Jambi Prima Coal.

Dalam aksi akuisi itu saham PT Jambi Prima Coal dibeli sebanyak 822.000 saham. Sehingga terjadi perubahan kendali atas perusahaan tersebut.

BACA JUGA: Fakta Kehidupan Rhoma Irama yang Tengah Terbelit Kasus PSBB di Bogor

Akuisisi itu dilaksanakan pada tanggal 04 Desember 2018. Namun baru melaporkan kepada KPPU pada tanggal 06 Mei 2019 sehingga terlambat selama 71 hari. Atas kesalahannya itu PLN Batubara didenda sebanyak Rp 1 Miliar.

5.Denda terhadap PGN

mahkamah agung pln batubara
katadata.co.id

PT Perusahaan Gas Negara (PGN) dijerat Pasal 17 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999. Terkait dengan penentuan harga gas industri di wilayah Medan, Sumatera Utara. Akibatnya KPPU melakukan denda terhadap PGN sebesar Rp 9.923.848.407. Hal tersebut dilakukan karena menurut KPPU pihak PGB menetapkan harga secara berlebihan tanpa mempertimbangkan kemampuan daya beli konsumsi dalam negeri kurun waktu Agustus – November 2015.

Selain itu menurut KPPU akibat kenaikan harga gas ini membuat pelaku industri di Medan mengalami kerugian hingga Rp 11.92 miliar.

Atas putusan itu pihak PGN wilayah Medan mengajukan keberatan dengan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Hasilnya Mahkamah Agung mengabulkan keberatan PGN wilayah Medan.

Dengan alasan perubahan harga PGN Medan karena mengikuti regulasi PP 30/2009 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Bumi.

Pos Terkait

Mereka yang Berpendapat Berbeda Soal Virus Corona

Warnabiru.com - Virus Corona tercatat pertamakali dikonfirmasi di Cina. Virus berbahaya ini secara efektif menyerang sistem pernafasan kemudian menyerang paru - paru sehingga membawa...

Fakta Kontroversial Presiden Erdogan yang Menjadikan Hagia Sophia Sebagai Masjid

Perhatian dunia khususnya Uni Eropa tengah tertuju kepada Presiden Recep Tayyib Erdogan. Pasalnya presiden dari Turki itu menjadikan Hagia Sophia yang semula katredal untuk...

Perubahan Hagia Sophia Menjadi Masjid yang Kontroversial

Hagia Sophia pada awalnya adalah. Adalah katredal terbesar di dunia yang didirikan oleh Kaisar Bizantium pada tahun 537. Katredal yang dibangun Kaisar Justinian itu...

Tidak Hanya Djoko Tjandra, Koruptor Ini Juga Sukses Bikin Malu Pemerintah Karena Melarikan Diri Dari Penjara

Djoko Tjandra bikin malu sekaligus muak para pejabat tinggi negara Indonesia khususnya para penegak hukum. Bagaimana tidak dia yang merupakan buronan kasus korupsi pengalihan...

APA PENDAPAT ANDA

Silahkan masukan komentar
Masukan nama Anda disini

Berita Terbaru

Terkait Pelaporannya Hadi Pranoto Siap Gugat Balik Muannas Alaidi Sebesar 10 Miliar Dollar AS

Warnabiru.com - Ketua Umum Cyber Indonesia, Muannas Alaidi melaporkan Anji dan Hadi Pranoto atas dugaan penyebaran berita bohong pasca...

Soal Penangkapan Pelaku Fetish Kain Jarik

Warnabiru.com - Pelaku fetish kain jarik secara resmi ditangkap pihak kepolisian. GAN ditangkap di rumahnya yang terletak di Kelurahan Selat Dalam, Kecamatan Selat, Kabupaten...

Pelaku Perusakan Mobil BNN Saat Penangkapan Bandar Narkoba Ditetapkan Sebagai Tersangka

Warnabiru.com - Polresta Deliserdang secara resmi menetapkan tersangka perusakan mobil BNN Kabupaten Deliserdang yang berusaha menangkap bandar narkoba di Dusun III Rugemuk, Kecamatan Pantai...

Pemerintah Akan Salurkan Bantuan Karyawan Rp 600.000 Perbulan, Penerima Harus Terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan

Warnabiru.com - Lewat Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Erick Tohir, menyatakan pemerintah akan memberi bantuan karyawan swasta yang bergaji dibawah...

Dituduh Pelakor dan Hampir Ditelanjangi, Seorang Wanita Lapor Polisi

Warnabiru.com - Beberapa waktu lalu viral video seorang oknum anggota DPRD Morowali Utara, Sulawesi Tengah digerebek istri sahnya saat berduaan dengan wanita lain dalam...

Pilihan Editor