Pemda Sultra Tetap Ijinkan 500 Pekerja Cina Untuk Proyek Strategis

Baca juga

Keuntungan menjadi anggota VIP danarupiah

Warnabiru.com – Pengguna aplikasi danarupiah pasti tidak asing lagi dengan istilah anggota VIP danarupiah yang bisa dimukan didasbor aplikasi...

10 Penyedia Pinjaman Online Dan KTA Tanpa Kartu Kredit Dengan Proses Termudah

Warnabiru.com - Pusing dengan rumitnya syarat pengajuan KTA ke bank? Jangan khawatir karena masih banyak pilihan alternatif yang bisa...

Pengenalan Marketplace Dan Toko Online Bagi Pemula

Toko Online adalah media yang memudahkan orang untuk membeli dan menjual barang tanpa harus bertemu atau bertemu muka karena...

Warnabiru.com - Pemerintah pusat telah mempertahankan untuk mempekerjakan sekitar 500 pekerja Tiongkok guna mengerjakan proyek-proyek peleburan nikel di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Padahal, protes telah dilakukan oleh penduduk setempat dengan alasan bahwa banyak pekerja telah di-PHK selama pandemi COVID-19.

Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah mengatakan bahwa mempekerjakan pekerja asing hanya diperbolehkan untuk proyek strategis nasional (PSN) yang membutuhkan teknologi yang belum dikuasai pekerja lokal.

"Memang ada proyek strategis nasional yang membutuhkan pekerja di posisi tertentu yang belum dapat diisi oleh pekerja Indonesia," kata Ida kepada wartawan, Jumat (26/6).

"Namun, akan ada transfer pengetahuan dan bidang pekerjaan. Ini juga akan terbatas pada waktunya. Setelah pengetahuan telah ditransfer, mereka akan kembali ke negara mereka dan proyek-proyek akan sepenuhnya dilaksanakan oleh pekerja lokal." dia melanjutkan, menambahkan bahwa pekerja lokal akan ditugaskan untuk menemani pekerja asing.

Pada bulan Februari, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengumumkan 41 proyek strategis nasional yang direncanakan untuk empat tahun ke depan, mulai dari pembenahan 10 tujuan wisata "prioritas" hingga pembentukan ibu kota negara baru di Kalimantan.

Baca Juga: Enam Perusahaan Teknologi Akan "Ditodong" Pajak Penghasilan 

Ida menunjukkan bahwa mempekerjakan pekerja asing untuk rencana strategis, dan memungkinkan masuknya mereka ke Indonesia, merupakan pengecualian yang diizinkan oleh Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 11/2020, yang mengatur larangan sementara orang asing mengunjungi negara di tengah pandemi.

Di bawah peraturan tersebut, pekerja asing harus mengikuti protokol kesehatan yang ketat, termasuk karantina 14 hari di negara asal mereka dan karantina 14 hari tambahan di Indonesia.

Ida berpendapat bahwa membiarkan pekerjaan asing pada akhirnya akan menghasilkan lebih banyak pekerjaan bagi pekerja lokal setelah mereka belajar menggunakan teknologi yang digunakan dalam proyek. "Kami merasa perlu untuk membuka pekerja asing karena kami melihat PHK parah karena pandemi."

Pada 27 Mei, lebih dari 1,79 juta orang telah kehilangan pekerjaan karena banyak bisnis ditutup untuk mematuhi pembatasan COVID-19, menurut data dari Kementerian Tenaga Kerja.

Bappenas memperkirakan sekitar 5,5 juta orang akan kehilangan pekerjaan tahun ini, mungkin mendorong tingkat pengangguran menjadi antara 8,1 dan 9,2 persen, naik dari 5,28 persen tahun lalu.

Pada hari Selasa, ratusan pengunjuk rasa, termasuk anggota Dewan Legislatif Sulawesi Tenggara (DPRD), berbaris di dekat Bandara Haluoleo di Konawe Selatan untuk menyuarakan penolakan mereka atas kedatangan 152 pekerja dari Tiongkok.

Sekitar 348 lebih banyak pekerja Tiongkok diperkirakan akan datang segera. Para pengunjuk rasa menolak pekerja asing karena mereka berpendapat bahwa banyak warga Sulawesi Selatan masih kehilangan pekerjaan.

"Kita seharusnya tidak menjadi tamu di negara kita sendiri, banyak pekerja lokal ingin bekerja, tetapi ada banyak persyaratan. Ada begitu banyak alasan. Bilang saja Anda tidak ingin memberi kami pekerjaan," kata anggota dewan Sudirman selama protes.

Para pekerja Tiongkok dipekerjakan oleh perusahaan pertambangan yang didukung oleh PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) dan PT Obsidian Stainless Steel (OSS) untuk memasang 33 buah peralatan peleburan milik PT OSS di provinsi tersebut.

BACA JUGA: BPKP: Belum Ada Laporan Rencana Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi di Daerah

Manajemen VDNI mengatakan mereka adalah "ahli" yang telah memperoleh Rencana Penggunaan Pekerja Asing (RPTKA) dari Departemen Tenaga Kerja.

Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi mengatakan bahwa dia telah memberikan izin kepada para pekerja Tiongkok setelah menerima surat dari Jakarta.

"Pemerintah daerah seharusnya tidak bertentangan dengan perintah dari pemerintah pusat," kata Ali.

Semua pekerja asing akan tunduk pada protokol kesehatan dan dikarantina sebelum mereka diizinkan bekerja di lokasi proyek, kata Ali.

"Mereka bekerja di sini untuk mendukung investasi di Sulawesi Tenggara, sehingga ekonomi kita dapat pulih setelah pandemi COVID-19," tambahnya.

Berita Terkait

APA PENDAPAT ANDA

Silahkan masukan komentar
Masukan nama Anda disini

Berita Terbaru

AJI Surabaya Rilis Data Pekerja Media Terinfeksi COVID-19, Tiga Meninggal Dunia

Warnabiru.com - Menurut Aliansi Jurnalis Indoneisa (AJI) Surabaya, lebih dari 50 pekerja media di Surabaya, Jawa Timur, telah dites...

Beberapa Sekolah Sudah Memulai Tahun Ajaran Baru

Warnabiru.com - Setelah berbulan-bulan belajar dari rumah, siswa di beberapa daerah Indonesia kembali ke sekolah pada hari Senin sesuai dengan apa yang disebut protokol...

Selain Hakim di Aceh yang Dianiaya, Sederet Hakim Ini Juga Bernasib Sama

Seorang pria berinisial MUS ditahan Polres Aceh Timur karena melakukan pemukulan terhadap Hakim Mahkamah Syari'ah Idi, Salamat Nasution. Dalam laporan bernomir LP/79/Yan.1.6/VII/2020/SPKT tanggal 7...

Masalah Regulasi Batasi Indonesia dalam Rantai Farmasi Global

Warnabiru.com - Kini, dunia sedang berlomba untuk memerangi pandemi COVID-19. Namun, Indonesia justru bisa kehilangan kesempatan untuk meningkatkan perannya dalam rantai nilai global industri...

2024, BP Tapera Akan Kelola Rp60 T Fokuskan Lembaga Pemerintah

Warnabiru.com - Badan pengelola program tabungan perumahan umum (BP Tapera) memperkirakan bahwa mereka akan mengumpulkan dan mengelola Rp60 triliun pada tahun 2024, sebagian besar...

Berita Pilihan

Selain Dilarang Berpakaian Ketat Ini Syariat Islam yang Diterapkan di Aceh

Warnabiru.com - Media sosial di Aceh dihebohkan dengan foto - foto dan video 10 perempuan berbaju seksi tengah bergowes ria berkeliling Kota Banda Aceh....

Para Konsumen yang Merasa Diketok Harga Oleh Pedagang

Warnabiru.com - Seorang pemilik mobil merasa diketok harga saat dirinya melakukan tambal ban mobilnya. Akun instagram bernama @chieagoestine merasa dongkol dan kecewa karena harus...

Selain Tokopedia Perusahaan Ini Juga Mengalami Peretasan Data Konsumen Bahkan Sampai Bayar Hacker

Tokopedia tengah menjadi sorotan karena pada Mei 2020 forum peretas Raidforums mengaku memiliki data 91 juta penggunanya. Tidak hanya itu data vital itu dijual...

Sama - Sama Berkuasa Lama Seperti Putin, Para Presiden Ini Bernasib Tragis

Warnabiru.com - Presiden Rusia Vladimir Putin secara resmi berkuasa hingga 16 tahun lagi atau sampai tahun 2036. Hal itu dikonstitusionalkan secara legal lewat referendum...